JAKARTA, Hitsultra.com – Program bantuan pemerintah melalui Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah terus berjalan di seluruh Indonesia. Program ini dikelola langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni.
Untuk tahun 2025, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin.
Menanggapi pelaksanaan program tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun pada program bantuan IBM, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Saya tegaskan, tidak ada pungutan apa pun dalam program bantuan ini. Saya juga tidak mentolerir pihak mana pun yang mengatasnamakan saya pribadi untuk melakukan pungutan, baik pada program IBM maupun kegiatan proyek lain di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Ridwan Bae.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku sebagai perantara atau mengatasnamakan dirinya untuk meminta biaya tertentu.
“Jika ada oknum di lapangan yang mengatasnamakan saya secara pribadi, saya imbau masyarakat penerima bantuan agar segera melaporkannya ke pihak berwajib. Itu sudah termasuk pungli atau penipuan,” tegasnya.
Ridwan menegaskan, apabila benar terdapat pengakuan dari masyarakat penerima bantuan mengenai adanya pungutan, maka hal itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kalau benar isu yang berkembang itu ada, saya pastikan itu ulah orang nakal di lapangan. Karena pada dasarnya, bantuan bedah rumah maupun kegiatan IBM lainnya tidak ada pungutan apa pun. Kalau ada, itu bisa dikategorikan penipuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni dengan dukungan dana stimulan dari pemerintah pusat.
Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah dan pemerintah desa turut aktif mengawasi pelaksanaan program IBM di lapangan.
“Saya berharap pemerintah daerah maupun pemerintah desa ikut mengawasi pelaksanaan bantuan ini, agar benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.(**)
