KENDARI, Hitsultra.com – Aksi penolakan terhadap proses konstatering lahan eks bangunan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kota Kendari kembali memanas, Kamis, 20/11/2025.
Sejak pagi, warga yang menolak rencana tersebut mulai berdatangan dan memblokade ruas jalan di Perempatan Wuawua, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia.
Aksi blokade dilakukan dengan menumpuk ban bekas di tengah jalan sebagai simbol protes terhadap konstatering yang akan dilakukan aparat bersama pihak terkait.
Situasi memanas ketika ratusan warga membakar tumpukan ban tersebut. Kobaran api menjulang tinggi, memicu asap hitam tebal yang menutup pandangan dan memaksa pihak kepolisian mengalihkan arus lalu lintas dari kawasan itu.
Tidak hanya memblokir jalan, warga juga membentuk kelompok penjagaan di sejumlah titik untuk memastikan tidak ada kendaraan maupun aparat yang bisa melintas menuju lokasi yang dipersoalkan.
Sejak pukul 07.20 WITA, pagar hidup warga telah berdiri menutup seluruh akses menuju lahan eks PGSD.
Sekitar pukul 09.30 WITA, rombongan aparat keamanan bersama tim konstatering dari Pengadilan Negeri Kendari serta Kantor Pertanahan tiba di lokasi.
Namun kedatangan mereka langsung mendapatkan penolakan keras. Upaya pendekatan yang dilakukan aparat tidak mampu meredam situasi.
Massa tetap bersikeras menutup jalan dan tidak memberi celah bagi tim untuk memasuki area sengketa.
Ketegangan pun pecah. Sejumlah warga melempar batu ke arah aparat, memaksa barisan petugas mundur beberapa langkah untuk menghindari bentrokan langsung.
“Tidak bisa, kami mau melindungi kami punya hak,” tegas Linda, salah satu warga yang berada di barisan depan aksi.
Linda menyatakan bahwa warga mempertahankan lahan tersebut karena meyakini itu merupakan tanah warisan keluarga.
Ia menegaskan, yang mereka tuntut hanyalah transparansi dan bukti kepemilikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami hanya minta bukti kepemilikan Pemprov Sultra. Selama itu tidak ditunjukkan, kami akan pertahankan tanah ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, situasi di lokasi masih tegang. Aparat keamanan belum dapat memasuki area yang menjadi objek konstatering, sementara warga tetap bersiaga menutup akses dan mempertahankan posisi mereka.(**)
